MUDIR MA'HAD ALY DARUL ULUM MENJELASKAN FORMULASI PEMERINTAHAN QUR'ANI

Dalam rangka menyongsong peringatan satu abad lahirnya NU, PBNU mengadakan serangkaian acara Halaqoh Nasional Fiqih Peradaban. Halaqoh ini diadakan oleh PBNU sebanyak 250 titik di sejumlah daerah di Indonesia dengan tema utama Fiqih Siyasah dalam Negara Bangsa.

Puncak halaqoh ini adalah pagelaran Muktamar Internasional Fiqih Peradaban pada bulan Januari 2023.

Untuk di Kab. Jombang Jawa Timur, Halaqah Fiqih Peradaban sudah diadakan di Pondok Pesantren Tebuireng dan Unipdu. 

Halaqoh Nasional Fiqih Peradaban yang diadakan di kampus Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu), tanggal, 15 Oktober 2022, menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya; Pengurus PBNU, Dr. KH. Abdul Muqshit Ghazali dan Dr. KH. M. Afifudin Dimyathi, Lc, MA, Mudir Ma'had Aly Darul Ulum yang mengankat: "Formulasi Pemerintahan Qurani". 

Dalam pemaparan materinya, beliau menegaskan, bahwa semua kejadian dan peristiwa sosial-politik di masa turunnya wahyu adalah skenario Allah SWT agar bisa menjadi selaras dengan wahyu. Dalam kata lain, semua peristiwa yang terjadi di masa turunnya wahyu adalah politik al-Qur'an (siyasah qur'aniyah), Al Qur'an selalu hadir dalam setiap peristiwa sosial politik dalam fase turunnya wahyu, ini berarti diamnya al-Qur'an dalam beberapa peristiwa dan keputusan sosial-politik yang diambil oleh Nabi Muhammad SAW atau sahabat-sahabat Nabi dimasa-masa turunnya wahyu, itulah kehadiran Al Qur'an. Dengan hadirnya Al Qur'an dalam diamnya, Allah mempersilahkan pintu ijtihad yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan berbagai problem sosial politik berdasarkan asas kemaslahatan. Oleh karenanya di dalam al Qur'an banyak diceritakan bentuk kekuasaan yang berbeda cara suksesinya, ada yang berdasarkan kekuatan dan kemenangan perang seperti Namrudz, ada yang dipilih seperti Tholut, bahkan ada diwarisi dari orang tuanya seperti Nabi Sulaiman dari Nabi Dawud, pengelolaan pemerintahannya pun bermacam-macam, Ada yang kejam dan diktator seperti Fir'aun, yang adil seperti Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman, bahkan ada yang perempuan seperti Bilqis. 

Kekuasaan-kekuasaan mereka memiliki batas wilayah masing-masing yang bisa dianggap sebagai negara yang terbatas. Oleh karena itu bentuk negara Republik Indonesia dalam hal itu juga ada modelnya dalam al Qur'an. 

Lebih rinci, Gus Awis, panggilan akrabnya, mengutarakan, bahwa pemerintahan Qurani menjelaskan berbagai prinsip pemerintahan, yaitu moral, sosial, kekuasaan dan manajemen. 

Pertama, prinsip moral memuat kasih sayang antar manusia, persaudaran antar sesama anak bangsa, interaksi yang baik dan tidak mengganggu yang lain (kafful adza). 

Kedua, prinsip sosial mencakup interaksi dengan masyarakat majemuk, persamaan derajat (penolakan isu SARA), ruang kebebasan publik, pembatasan intervensi pemerintah dalam ranah privat, serta penghormatan terhadap hak, semua ini terdapat dalam banyak ayat dalam  al Qur'an.

Beliau juga menegaskan bahwa al Qur'an tidak pernah mengajarkan pemberontakan, Nabi Musa tidak diperintahkan untuk merebut kekuasaan Mesir, beliau hanya diperintahkan membawa Bani Israil keluar dari Mesir, Nabi Muhammad juga tidak diperintahkan untuk memberontak di kota Mekah, beliau hanya diperintahkan hijrah dan membentuk pemerintahan sendiri di Madinah. Jika memahami prinsip ini dengan baik, kita akan mengerti kenapa NU tetap senantiasa membela NKRI dan tidak pernah mendorong atau terlibat dalam pemberontakan. 

Ketiga, prinsip kekuasaan mencakup melaksanakan amanah, ketaatan kepada pemerintah, dan musyawarah.

Keempat, prinsip manajemen mencakup kebijakan yang berkeadilan, ketegasan, kebebasan dan pengelolaan perdamaian dan perang. Dalam al-Quran walaupun boleh berperang atau melawan peperangan, tapi dengan adanya syarat, diantaranya adalah menjaga keamanan negara, menghentikan penyerangan musuh dalam pemberontakan terhadap negara dan menolong kaum lemah.

Tim Media Ma'had Aly Darul Ulum Jombang